jokowi jk.docx

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan

Hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah untuk tugas mata kuliah

PEREKONOMIAN INDONESIA. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu

media pembelajaran.

Makalah ini merupakan salah satu tugas mata Perekonomian Indonesia di program studi

Akuntansi fakultas Ekonomi di Universitas Semarang. Selanjutnya penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr.Drs.Djoko Santoso, Msi selaku dosen mata kuliah

Perekonomian Indonesia dan kepada segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta

arahan selama penulisan makalah ini.

Kami menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pembuatan makalah ini,

maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi

kesempurnaan makalah ini.

Semarang, 14 September 2018

Penulis

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………... 1

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….. 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar 3

Belakang …………………………………………………………………. 3

1.2 Rumusan 4

Masalah ……………………………………………………………… 5

1.3 Tujuan 5

Penulisan ……………………………………………………………….. 7

BAB II PEMBAHASAN 7

2.1 Masa pemerintahan Jokowi JK…………………………………………... 8

2.2 Program Nawacita Jokowi Jk ……………………………………………. 11

2.3 Perekonomian Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jokowi-Jk……………... 13

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan ……………………………………………………………………... 21

Daftar Pustaka ……………………………………………………………………... 22

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggal 20 Oktober 2014 merupakan tanggal bersejarah bagi Republik Indonesia, karena pada

tanggal itu Indonesia telah resmi memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru. Joko Widodo dan

Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden baru periode 2014-2019 setelah

mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilihan umum yang sangat

sengit.Kemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan harapan baru bagi

sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dari rekam jejak Joko Widodo pada saat

menjabat sebagai Wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, ia banyak memberikan perubahan

dan gebrakan baru dalam membangun kota dengan mendengarkan langsung keluhan dan

keinginan rakyat lewat blusukan. Selama masa kampanye, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah

memberikan banyak janji kampanye kepada rakyat Indonesia. Janji kampanye tersebut

dirangkum dalam suatu Nawa Cita yang berisikan 9 poin utama. Mereka berjanji ketika terpilih

menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka akan merealisasikanjanji-janji yang dilontarkan

selama kampanye tersebut. Sekarang Joko Widodo sudah menjadi Presiden dan mengemban

tugas untuk merealisasikan janji yang ia tawarkan selama kampanye. Sudahkah beliau

merealisasikannya? Hal ini akan dibahas dalam bab selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana masa pemerintahan Jokowi JK?

2. Strategi dalam pemerintahan Jokowi Jk?

1.3 Tujuan penulisan

1. Mengetahui seperti apa masa pemerintahan Jokowi Dodo dan Yusuf Kalla

2. Mengetahui pertumbuhan ekonomi di indonesia .

3. Mengetahui keberhasilan pada pemerintahan Jokowi

3

BAB II

PEMBAHASAN

Masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berlangsung dari tahun 2014-sekarang. Dalam pemerintah ini,

presiden Joko Widodo beserta Jusuf Kala. Visi dan misi pemerintahannya sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong

Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara

hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

ROGRAM NAWACITA

1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

4

Politik luar negeri bebas-aktif.

 Melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya

pekerja migran.

 Kedaulatan maritim.

 Meningkatkan anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP dalam 5 tahun kedepan.

 Mengembangkan industri pertahanan nasional.

 Menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional.

2. Kami akan membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

 Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan

lembaga perwakilan.

 Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.

 Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara

lebih efektif.

 Membangun transparansi tata kelola pemerintahan.

 Menjalankan reformasi birokrasi.

 Membuka partisipasi publik.

3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

 Desentralisasi asimateris.

 Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan

kawasan perbatasan.

 Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat

 Implementasi Undang-Undang Desa

4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sIstem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

 Membangun politik legislasi yang kuat : pemberantasan korupsi, penegakan HAM,

perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hokum

 Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 Memberantas mafia peradilan.

5

 Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar.

 Perberantasan narkoba dan psikotropika.

 Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang

 Menjamin kepastian hukum dan kepemilikan tanah

 Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal

 Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus

pelanggaran HAM pada masa lalu.

 Membangun budaya hukum.

5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

 Program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.

 Program kartu “Indonesia Sehat” melalui layanan kesehatan masyarakat.

 Program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” melalui reformasi agraria 9 juta

hektar untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial.

6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

 Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2.000 kilometer.

 Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.

 Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama.

 Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk

hunian buruhnya

 Membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan

memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.

 Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi

maksimal 15 hari.

 Membangun sejumlah Science and Tecnopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK

dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini

7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.Membangun kedaulatan pangan.

 Mewujudkan kedaulatan energi.

 Mewujudkan kedaulatan keuangan.

6

 Mendirikan Bank Petani/ Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas

pengolahan paska panen ditiap sentra produksi tani/nelayan.

 Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.

8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa.

 Membangun pendidikan kewarganegaraan.

 Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional

 Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan

didaerah terpencil.

 Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

 Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek.

9. Kami akan memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.

 Memperkuat pendidikan Kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga

 Restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga.

 Membangun kembali gotong-royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial.

 Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan

lokal.

 Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai

kekuatan budaya.

Agenda program kerja prioritas seperti yang diuaraikan pada Nawacita, diibaratkan dalam

membangun sebuah rumah idaman, adalah merupakan “pondasi dan kerangka rumah” yang

pada tahun pertama ini dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam membangun

pondasi dan kerangka, merupakan pekerjaan yang tersulit, tapi juga merupakan yang

terpenting, karena kokoh dan nyamannya sebuah rumah idaman ditentukan oleh pondasi dan

kerangkanya.

Kondisi Ekonomi Saat Ini (Era Pemerintahan Presiden Jokowi).

Menangnya Jokowi sebagai presiden Indonesia pada pilpres 2014 silam, menjadikan kinerja

pemerintahan di era pimpinan presiden Jokowi ini menjadi sorotan publik. Kinerja pemerintah

saat ini menjadi lebih transparant dan dengan itu menjadikan rasa acuh masyarakat terhadap

pemerintahan di indonesia makin kesini makin berkurang. Bahkan sekarang pelajar yang duduk

7

di bangku menengah yang awalnya tidak mengerti tentang pemerintahan dan kasus

perekonomian kini menjadi antusias sekali terhadap perkembangannya. Dengan bantuan media

sosial pun kinerja pemerintahan era Jokowi pun menjadi lebih mudah di ketahui oleh masyarakat

awam.

Tahun 2015, adalah setahun pertama presiden Jokowi menjabat sebagai presiden. Ketika genap

setahun pemerintahan Jokowi-JK, sosial media dihebohkan dengan hastag (tanda pagar di sosial

media) yang menjadi Tranding Topic seluruh dunia yakni “#365HariJokowiGagal”.Apakah

pemerintahan Bapak Jokowi seburuk itu? Sampai-sampai begitu banyak warga Indonesia yang

menggunakan hastag tersebut hingga menjadi Tranding Topic? Saya rasa ini hanya ulah oknum-

oknum yang tidak bertanggungjawab dan perbuatan remaja yang “kurang kerjaan” yang memang

sejatinya tidak suka Bapak Jokowi menjadi presiden.

Yang saya amati kinerja pemerintahan presiden Jokowi tidak begitu mengecewakan. Presiden

Jokowi yang tadinya merupakan media darlingnya masyarakat kini harus terus menjadikan itu

tetap ada di benak masyarakat. Oleh sebab itu presiden Jokowi dengan di bantu oleh timnya

berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan Indonesia terutama di sektor ekonomi.

Dengan mengkrucutkan topic pemerintahan Jokowi menjadi perekonomian di era Jokowi kita

bisa melihat hal-hal apa saja yang sudah dilakukan presiden Jokowi untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di indonesia. Jika kita melihat kebelakang, pada bulan agustus lalu rupiah

mengalami pelemahan yang cukup signifikan, dengan terjadinya pelemahan rupiah ini , semua

masyarakat ikut menyalahkan kinerja kerja Presiden Jokowi. Padahal mereka tidak tau apa yang

sebenarnya terjadi. Presiden jokowi terus berusaha agar rupiah tidak kembali melemah. Dengan

itu, beliau kini sudah mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang dikatakan mampu membuat

perekonomian Indoneisa diantaranya :

Ø Paket ekonomi pertama: insentif untuk semua pemangku kepentingan

Dalam paket kebijakan pertama, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebiijakan diambil untuk memberikan insentif dan kemudahan

bagi aktivitas para pemangku kepentingan dalam perekonomian. Ada proses deregulasi untuk

investor, subsidi bunga kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga

rumah murah untuk masyarakat pekerja. Kelemahan dari paket jilid pertama adalah sifatnya yang

baru berdampak nyata dalam jangka menengah panjang.

8

"Nature dari paket kebijakan ini lebih bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Saya masih

belum melihat paket kebijakan ini akan berdampak segera di tahun ini," kata ekonom Universitas

Indonesia, Fithra Faisal ketika itu.

Ø Paket kebijakan ekonomi kedua: Fokus undang investasi dengan lima jurus

Mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia menjadi fokus dari paket kebijakan ekonomi

jilid kedua. Sejumlah strategi telah disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa saja?

1. Proses perizinan yang lebih sederhana

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih

sederhana dalam proses penanaman investasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim investasi

di Indonesia menjadi semakin kondusif. Izin lingkungan di kawasan industri sudah diberikan

kepada kawasannya, sehingga untuk investasi di dalamnya tidak perlu izin lagi. Dengan

demikian, waktu untuk mengurus izin investasi di kawasan industri menjadi jauh lebih cepat,

sekitar tiga jam saja," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam

pernyataan persnya Istana Negara saat peluncuran.

2. Pengesahan tax allowance dan tax holiday yang lebih cepat

Dalam paket kebijakan ekonomi kali ini, pemerintah juga berusaha mengoptimalkan insentif tax

allowance dan tax holiday yang sebelumnya telah disahkan masing-masing dengan Peraturan

Pemerintah (PP) No. 18 dan No. 159 tahun 2015. Caranya adalah dengan memastikan proses

pemberian persetujuan dapat berlangsung relatif cepat bagi wajib pajak yang mengajukan

permohonan untuk memperoleh kedua insentif tersebut.

3. Pembebasan PPN untuk impor alat angkut tertentu

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tahun 2015, pemerintah akan membebaskan

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor alat angkutan tertentu. Dengan kebijakan

ini, biaya pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia diharapkan dapat ditekan. Apa

saja alat angkut yang impornya akan bebas PPN? Di antaranya adalah galangan kapal dan

pesawat udara dengan suku cadangnya.

4. Pajak bunga deposito yang lebih rendah bagi eksportir

Pemerintah siap untuk memberikan pajak bunga deposito yang lebih rendah bagi para eksportir

Indonesia yang menyimpan dananya di bank-bank tanah air. Langkah ini diharapkan dapat

menjadi insentif bagi mereka agar tak "memarkir" Devisa Hasil Ekspor (DHE) di luar negeri.

5. Pemerintah daerah siap mendukung

9

Dalam proses implementasinya, berbagai kebijakan yang termuat dalam paket kebijakan

ekonomi jilid dua ini juga akan memperoleh dukungan penuh pemerintah daerah, demikian

ditegaskan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. "Kalau di pusat perizinan cepat, maka di daerah

juga harus cepat," kata Pramono.

Ø Paket kebijakan ketiga: Kuatkan daya saing dunia usaha

Paket kebijakan ketiga meluncur di tengah tekanan terhadap daya saing dunia usaha dalam

negeri. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat biaya impor semakin tinggi.

Meskipun menguntungkan para eksportir, hal ini di sisi lain membuat situasi perekonomian

Indonesia menjadi tak kondusif. Karena itu dalam paket kebijakan jilid tiga ini diluncurkan

sejumlah insentif untuk menurunkan biaya perusahaan dalam proses produksi dan memperoleh

tambahan modal. Apa saja?

1. Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan listrik: Harga avtur, Liquified

Petroleum Gas (LPG) 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.

Sedangkan harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan

daya beli industri pupuk dan harga listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun sebesar

Rp 12 – Rp 13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak dunia.

2. Perluasan wirausahawan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR): Untuk meningkatkan akses

wirausahawan kepada kredit perbankan, pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari

sekitar 22 persen menjadi 12 persen.

3. Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal: Di bidang pertanahan,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merevisi Peraturan Menteri

No. 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan

Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal. Tujuannya, membuat proses mengurus izin

pertanahan menjadi lebih efisien.

Ø Paket kebijakan ekonomi keempat: Formula baru perhitungan upah minimum dan kredit

modal kerja untuk produsen barang ekspor

Produktivitas pekerja adalah salah satu fondasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Untuk memberikan insentif kepada pekerja sekaligus menjamin kesejahteraan mereka,

pemerintah meluncurkan formula baru untuk menghitung besaran kenaikan upah minimum

tahunan yang tertuang dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Namun demikian, PP

10

Pengupahan ini justru menuai protes dari sejumlah kelompok buruh karena dinilai tak

menguntungkan mereka.

Juga diumumkan dalam peluncuran paket keempat, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

(LPEI) sudah melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan produsen komoditas ekspor

di Tanah Air. Hasilnya, terdapat 30 perusahaan yang berpotensi untuk memperoleh kredit modal

kerja.

Ø Paket kebijakan kelima: Insentif untuk revaluasi aset dan penghapusan pajak berganda

dalam Real Estate Investment Trust (REIT)

Dalam paket kebijakan ekonomi lima ini, pemerintah memberikan insentif pajak bagi individu

atau badan usaha yang ingin melakukan revaluasi aset. Akan ada pemotongan tarif Pajak

Penghasilan (PPH) revaluasi. Jika proposal revaluasi diserahkan sebelum akhir tahun, besaran

tarif khusus revaluasi akan menjadi 3 persen dari sebelumnya 10 persen. Apabila diserahkan

pada semester pertama 2016, menjadi 4 persen dan bila pada semester kedua 2016, menjadi 6

persen.Selain itu, instrumen investasi Real Estate Investment Trust (REIT) akan bebas dari pajak

berganda.

Ø Paket Kebijakan ke enam : insentif untuk kawasan ekonomi khusus (KEK)

Dalam rilis paket kebijakan ekonomi VI itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin

Nasution mengatakan tiga poin menjadi konsen pemerintah. Pertama, mengenai finalisasi

beberapa fasilitas dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah berupaya

untuk menggerakkan ekonomi di wilayah pinggiran dengan pengembangan kawasan ekonomi

khusus (KEK).Tujuan pengembangan kawasan ekonomi khusus ini untuk mengelola sumber

daya yang ada di wilayah tersebut. Ada pun wilayah yang masuk kawasan ekonomi khusus itu

antara lain Banten, Sei Mangke, Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika

(Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Siapi-api, dan Maloi Batuta

(Kalimantan Timur). Darmin mengatakan, dua KEK itu pengoperasiannya telah dicanangkan

oleh Presiden Jokowi dari delapan wilayah KEK. Pemerintah pun telah mengatur Peraturan

Pemerintah untuk memberikan insentif bagi wilayah KEK itu. "Fasilitas yang diberikan baru

tuntas pembahasannya sekarang ini. Draft PP nya sudah diparaf di tempat saya, dan nanti dikirim

ke Pak Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), mudah-mudahan segera diproses lebih lanjut," kata

Darmin.

11

Poin kedua, mengenai pengelolaan air. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang

mencabut UU No 7 tahun 2004. Dengan pencabutan ini maka pengelolaan air menjadi

kewenangan negara. "Perusahaan yang sudah dapat izin selama ini itu tetap berlaku izinnya

sampai habis, atau kalau Undang-Undang baru nanti dibuat itu mengatur lain, akan mengikuti

yang baru itu," tegas Darmin.

Sedangkan untuk poin ketiga, penegasan kepada BPOM yang telah berhasil merevolusi

penyederhanaan proses perizianan dalam melakukan impor obat ataupun bahan pembuatan obat.

Dulu setelah paket deregulasi itu sudah sederhana, sudah online semua perizinan, tapi belum

semuanya. Maka dari itu sekarang BPOM telah berhasil 100 persen mengubah semua jadi online,

jadi bisa dikatakan untuk proses impor hanya membutuhkan waktu kurang dari satu jam," papar

Darmin.

Ø Paket Kebijakan Ekonomi ke-7, Buat Rupiah Bergerak Positif

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini (13/11) diperkirakan akan

bergerak positif meski hanya tipis. Hal ini akibat dorongan ekspektasi positif dari Paket

Kebijakan Ekonomi VII yang akan dirilis pemerintah.

“Sejumlah sentiment masih ditanggapi positif terutama terkait kondisi makro ekonomi Indonesia

yakni ekspektasi positif akan isi Paket Kebijakan VII yang sempat batal diumumkan pada hari

Kamis kemarin,” ujar analis PT NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada, dalam

risetnya di Jakarta, Jumat, 13 November 2015.

Menurut Reza, sejauh ini sejumlah sentimen positif di dalam negeri masih merespons para

pelaku pasar, terutama terkait kondisi makroekonomi domestik.”Meski dollar AS mengalami

penguatan terhadap euro, poundsterling, yen dan yuan, namun rupiah masih mampu bergerak

positif,” tukasnya. Selain tren inflasi yang terus membaik, kata dia, ekspektasi positif terhadap isi

Paket Kebijakan Ekonomi VII juga masih menjadi salah satu katalis positif bagi rupiah. “Tetapi,

penguatan rupiah masih terhalangi sikap wait and see pelaku pasar menjelang pidato Presiden

European Central Bank dan petinggi Federal Reserve AS,” ucapnya.

Sebelumnya, dia pernah menyampaikan, bahwa masih berlanjutnya tren penguatan telah

memberi ruang bagi rupiah untuk melanjutkan pola apresiasi jangka pendek. Saat ini, rupiah

terlihat mulai bergerak sideways yang menandakan bahwa volatilitasnya masih mencari celah

untuk mengalami penguatan. Namun, rupiah juga masih menyimpan potensi pembalikan arah

melemah jika tidak mendapatkan dukungan sentimen positf. Oleh sebab itu, pelaku pasar diminta

12

mewaspadai sentimen yang akan muncul, karena masih adanya peluang pelemahan. “Laju rupiah

di atas target resisten Rp13.586,” tutupnya.

Presiden Jokowi akan terus mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan

perekonomian di Indonesia, walaupun semua kebijakan tersebut belum terasa dampaknya namun

sedikit demi sedikit rupiah kembali menguat walaupun masih ada di angka 13,680 per tanggal 23

Desember 2015 lalu, ini sudah cukup baik dibandingkan bulan agustus lalu yang melampaui 14rb

per $ 1.

Perekonomian Di Indonesia Pada Tahun 2015 Masa Pemerintahan Jokowi-Jk

Masa pemilihan presiden telah usai. Terpilihlah Joko Widodo sebagai Presiden Republik

Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Setiap pergantian kepempinan yang lama di

serahkan kepada kepemimpinan yang baru harus ada evaluasi kinerja tentang program-program

perekonomian jangka panjang yang belum selesai pada akhir masa jabatan agar dapat dilanjutkan

pada kepemimpinan yang baru. Sehingga semua yang telah di programkan oleh kepemimpinan

yang lama tidak berhenti di tengah jalan. Berikut ini gambaran perekonomian pada beberapa

sektor saat pemerintahan Jokowi – JK

Tahun 2014 diwarnai oleh pertumbuhan ekonomi global yang tidak stabil, yang tidak saja

dialami oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang; tetapi juga dialami

oleh negara-negara berkembang seperti Brazil, serta beberapa negara anggota ASEAN seperti

Indonesia. Namun di lain pihak, terdapat sejumlah negara yang pertumbuhan ekonominya

meningkat, seperti Thailand dan Vietnam. Kondisi perekonomian global tersebut ini merupakan

dampak dari berbagai perkembangan yang terjadi baik di kawasan regional maupun global

seperti krisis yang tengah berlangsung antara Rusia – Ukraina yang kembali melemahkan

perekonomian di kawasan Euro setelah sebelumnya berhasil bangkit pasca krisis ekonomi yang

melanda pada tahun 2013. Pelemahan pertumbuhan ekonomi di kawasan Euro ini terutama

terjadi pada negaracore di kawasan tersebut, yaitu Jerman dan Italia. Hal yang sama terjadi di

Jepang, dimana kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak penjualan telah mengakibatkan

turunnya investasi serta menurunkan daya beli masyarakatnya. Selain itu, adanya peningkatan

jumlah pasokan minyak akibat meningkatnya supply minyak negara non OPEC, khususnya

13

Amerika Serikat, ditengah melemahnya permintaan akibat perlambatan ekonomi

negara emerging market, terutama Tiongkok berdampak pada turunnya harga minyak dunia.

Kondisi-kondisi seperti ini tidak dapat dipungkiri turut mempengaruhi kondisi perekonomian

Indonesia. Sepanjang tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah menjadi 5.1 % jauh

di bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yaitu 5.8 %. Nilai ekspor Indonesia

hingga periode November 2014 dengan niai sebesarUS$ 161.67 milyar mengalami penurunan

sebesar 2.36 % jika dilihat dari periode yang sama tahun 2013. Turunnya nilai ekspor tersebut

turut dipengaruhi oleh turunnya permintaan dan harga komoditas global serta pembatasan ekspor

mineral mentah.

Indonesia dengan kepemimpinan yang baru di bawah Presiden Joko Widodo, tentu saja

diharapkan dapat membawa perubahan khususnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang

tidak hanya dirasakan oleh kelompok/golongan tertentu tetapi juga dirasakan oleh seluruh

lapisan masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi secara tegas menyatakan akan merealisasikan

ideologi Trisakti yaitu untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik;

berdikari dalam ekonomi; serta berkepribadian dalam kebudayaan. Guna mencapai suatu

perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, tentu diperlukan suatu terobosan dalam hal

diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun

multilateral. Hal ini sejalan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas (NAWACITA) pemerintah

periode 2015 – 2019 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu negara yang berdikari

dalam ekonomi dengan cara menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sesuai

dengan percerminan dari ideologi Trisakti. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan

ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 5.6% hingga 5.8%. Secara keseluruhan, ekspor

nonmigas Indonesia lebih unggul dibandingkan sektor migas. Sepanjang Januari-November

2014, ekspor nonmigas tercatat mencapai 82.69 % sedangkan ekspor migas hanya sebesar

17.31%. Kontribusi terbesar ekspor nonmigas berasal dari industri pengolahan yang

menyumbang sebesar 66.51%.

Di bidang perdagangan, diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan pada upaya untuk

membidik pasar non tradisional bagi produk-produk ekspor dari Indonesia. Selama ini ekspor

14

dari Indonesia cenderung terfokus pada pasar-pasar tradisional seperti Jepang, Amerika,

Singapura, Taiwan, Korea serta negara-negara di kawasan di Eropa Barat seperti Jerman,

Belanda, Inggris, Perancis, serta Italia. Dengan tidak hanya berorientasi pada pasar tradisional,

pasar-pasar non tradisional seperti negara non Uni Eropa; Skandianavia, Turki, Kanada,

Meksiko, Swedia, Panama, Portugal, serta Irlandia berpotensi bagi peningkatan nilai

perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Negara-negara di kawasan Amerika Latin serta Eropa

Timur dan Tengah juga merupakan pasar alternatif bagi produk ekspor dari Indonesia.

Peningkatan nilai perdagangan dan investasi dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif

hendaknya dijalankan dengan tetap mempertahankan hubungan yang telah terjalin dengan baik

dengan pasar tradisional. Dengan berubahnya paradigma pangsa pasar bagi pemasaran produk

ekspor Indonesia dari pasar tradisional ke pasar non tradisional serta pasar alternatif, nilai

perdagangan serta investasi Indonesia diharapkan akan mengalami peningkatan.

Di bidang investasi, dalam pidato Presiden Jokowi pada KTT APEC pada bulan November 2014,

dengan jelas disampaikan bahwa Indonesia membuka peluang masuknya investasi dalam jumlah

yang besar, khususnya bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam lima tahun ke

depan. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akan terbuka bagi masuknya investasi

dalam proyek pembangunan 24seaport dan deep seaport; railway track dan railway network yang

menghubungan pulau-pulau terbesar di Indonesia; power plant untuk manufaktur dan daerah-

daerah industri serta pembuatan transportasi umum di sejumlah kota besar di Indonesia; serta

pembangunan sea toll dalam kerangka diplomasi maritim.

Namun Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi

Indonesia tahun 2014 mencapai angka terendah selama lima tahun terakhir. Menurut BPS, tahun

2014 pertumbuhan ekonomi sekitar 5,01 persen (dengan basis perbandingan tahun 2010).

Padahal pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pemerintahan Jokowi berharap, situasi ini bisa lebih membaik lagi tahun 2015,setelah beberapa

langkah dilakukan untuk membangkitkan kembali perekonomian. Para pengamat juga memuji

beberapa langkah pemerintah, seperti pemotongan subsidi bahan bakar. Tapi Indonesia masih

harus melakukan reformasi mendasar. Dan ada satu masalah besar. Praktek korupsi yang sudah

15

meluas ke hampir seluruh institusi negara. Bahkan calon Kapolri pun, Jendral Budi Gunawan,

sekarang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi.

Jokowi sudah melaksanakan beberapa langkah sensitif yang sangat penting. Ia memotong subsidi

BBM lebih dari 30 persen dan berharap bisa menghemat anggaran negara sampai Rp 100 triliun

untuk tahun depan.

Jokowi juga mengangkat beberapa pejabat penting yang akan membantunya membenahi

perekonomian, seperti Amien Sunaryadi dan Faisal Basri yang akan mengawasi pengelolaan

minyak dan gas. Kedua orang itu dikenal luas sebagai pengamat dan aktivis anti-korupsi.

Keputusan-keputusan penting itu menjadi perhatian para investor yang sejak lama mengamati

perkembangan politik di Indonesia. Mereka bersikap menunggu, ketika negara ekonomi terbesar

di ASEAN ini sedang menghadapi perkembangan terparah sejak lima tahun terakhir.

"Sinyal-sinyal awalnya menunjukkan bahwa dia membawa filsofi baru dalam pengelolaan

pemerintahan di Indonesia," kata Richard Adkerson dalam sebuah konferensi di New York.

Perusahaannya, Freeport McMoRan Inc., adalah salah satu investor terbesar di Indonesia dalam

bidang pertambangan.

Jokowi menegaskan tidak akan segan-segan memecat anggota pejabat yang tidak berprestasi.

"Dua tahun tidak capai target, langsung pecat… Jadi menteri-menteri ini (harus) bekerja lebih

cepat. Banyak orang Indonesia mengantri ingin jadi menteri. Mending saya pilih orang-orang

profesional saja," kata Jokowi. Baru-baru ini, Presiden Jokowi memotong anggaran perjalanan

dinas dan rapat pemerintah sampai 30 persen, dan menghemat sekitar Rp 16 triliun. Sebelumnya,

ketika menghadiri rangkaian konferensi internasional di Cina, Myanmar dan Australia, dia hanya

membawa delegasi kecil.

1. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Memasuki tahun ke-3 pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, perjalanan ekonomi

Indonesia dapat dikatakan stabil, dengan pertumbuhan konsisten di kisaran 4,8%-5,2% (year

16

on year) pada medio 2015-2017.(lihat tabel 1). Pertumbuhan ekonomi akhir tahun 2017 tetap

stabil di 5,07% dan pemerintah memprediksinya naik menjadi 5,4% pada 2018

2. PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN

Di era Jokowi-JK, berbagai reformasi struktural berupa deregulasi dan pelonggaran Daftar

Negatif Investasi (DNI), sebenarnya memicu pertumbuhan investasi, terlihat dari realisasi

investasi kuartal III-2017 yang mencapai Rp 176,6 triliun, atau naik 47,29% dibandingkan

dengan kuartal III-2014. Namun stagnasi komponen PMTDB ini menunjukkan perlunya

peningkatan investasi yang berkualitas, utamanya yang lebih terfokus pada sektor tradable.

Aspek Positif (Keberhasilan

1) Agresif membangun infrastruktur transportasi yang dilalaikan oleh

pemerintahan sebelumnya dengan target menurunkan 'biaya logistik' di

Indonesia.

2) Aktif memulai pembangunan di Papua dan keberpihakan Presiden Jokowi

dan Wapres Jusuf Kalla terhadap daerah tertinggal lain di Indonesia.

3) Agresif dan konsisten membrantas ilegal fishing.

4) Aktif membangun dan menyelesaikan berbagai bendungan dan irigasi untuk

membangun ketahanan pangan Indonesia.

5) Berupaya nyata meningkatkan produktifitas petani dan menekan impor

pangan, kontras dengan pemerintahan sebelumnya yang sangat agresif

melakukan impor pangan.

17

6) Ada upaya nyata dan itikad baik memberantas mafia BBM, jauh berbeda

seperti langit dengan bumi dengan masa pemerintahan SBY, walaupun

masih menggantung dan belum tuntas.

7) Keberanian dan kecepatan Presiden dan Wapres dalam mengambil

keputusan, apalagi yang sulit dan tidak populer, sangat kontras dengan

karakter kepemimpinan nasional sebelumnya.

Beberapa aspek negativ atau kegagalan

1) Defisit fiskal, anggaran dan transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran

dan berbagai permasalahan yang diwariskan Pemerintahan sebelumnya tidak

diantisipasi dan direspon dengan baik sehingga mengakibatkan mundurnya

perekonomian nasional. Ekonomi yang sangat rapuh yang diwariskan

pemerintahan sebelumnya serta imbas negatif ekonomi global menjadi

bencana, membuat kurs Rupiah jatuh dan pertumbuhan ekonomi melambat

2) Meningkatnya kemiskinan dan semakin tinggi kesenjangan sosial (Gini

Ratio).

3) Meledaknya inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa.

4) Lemahnya penegakan hukum dan supremasi hukum sehingga tidak

mendorong terciptanya 'lingkaran kebaikan' pada institusi penegak hukum.

5) Hutang luar negeri melonjak sangat drastis bertolak belakang dengan janji

saat kampanye. Pemerintahan Jokowi -JK harusnya ightiar maksimal

menggenjot pendapatan migas dan non migas. Jika mem injam harusnya dari

dalam negeri dengan menghimpun dana masyarakat.

6) Korupsi yang massif di pusat dan daerah pada masa pemerintahan

sebelumnya, berpotensi semakin melonjak karena intervensi Presiden lewat

Inpres/Keppres.

7) Pemberantasan illegal mining, illega l logging, illegal impor dan sejenis,

tidak agresif seiring sejalan dengan pemberantasan illegal fishing

18

8) Pembakaran lahan yang tidak tuntas pada pemerintahan sebelumnya tidak

diantisipasi sesuai dengan janji, mengakibatkan penderitaan rakyat yang

luar biasa.

9) Penyerapan anggaran pemerintahan Jokowi -JK sangat rendah dan lambat.

10) Transparansi dan akuntabilitas berbagai 'Mega Proyek' bermasalah, serta

melanggar asas-asas Good Government Governance seperti misalnya Proyek

Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

11) Penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang sudah mencapai 80

Trilyun dan akan terus meningkat, sangat rawan dikorupsi. PMN ini

cenderung merusak visi dan misi BUMN yang sejak masa Soeharto

dijadikan salah satu sumber pendapatan negara atau 'profit center', malah

sekarang menjadi 'cost center'.

12) Kwalitas dan kompetensi para Menteri kurang memadai menghadapi

kompleksnya permasalahan bangsa dan negara saat ini. Mayoritas Menteri

tidak berani melakukan terobosan penyegaran dan penggantian para pejabat

eselon 1 s/d 3 yang menjadi eksekutor di lapangan.

13) Banyaknya janji baik pada saat kampanye Pilpres maupun janji setelah

dilantik, tidak atau belum direalisasikan. Pemerintahan Jokowi -JK harus

menahan diri untuk tidak mudah berjan ji kepada rakyat, meskipun bisa

dipahami alasan dan tujuannya untuk kebaikan.

Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) bagi

Pemerintahan

1. Ancaman konflik laten bernuansa SARA di beberapa wilayah Nusantara

yang sesungguhnya disebabkan karena kecemburuan sosial atau ditunggangi

kepentingan tertentu. Ancaman merebaknya kembali paham dan ideologi

komunis di Indonesia. Ancaman badai El -Nino dan perubahan iklim yang

mengancam produksi dan ketahanan pangan. Ancaman badai ekonomi yang

melanda China (Tiongkok) dan Amerika. Ancaman gonja ng ganjing

(instabilitas) politik nasional pada tahun 2016 yang akan datang.

19

2. Berbagai tantangan, antara lain adanya polarisasi dua kutub koalisi di

DPR (KIH dan KMP). Terbentuknya 2 kubu di kalangan publik, khususnya

segmen elite dan intelektual, yakni 'lovers' dan 'haters' (sangat nyata di

media sosial). Lingkaran dalam Presiden Jokowi memblokir media dan

pengamat yang kritis terhadap Presiden Jokowi (seharusnya teman

dipelihara, lawan dirangkul, bukan dimusuhi).

3. Berbagai hambatan internal antara l ain adanya "unsur tinggal" dari

pemerintahan sebelumnya, seperti para pejabat setingkat badan, pejabat

eselon 1 s/d 3 di pusat dan para pejabat di daerah, yang memiliki sejarah

khusus dan loyalitas kepada kepemimpinan nasional yang sebelumnya;

apalagi 'the rulling party' sebelumnya berambisi memenangkan Pemilu 2019

nanti. Lambannya dan tidak efisiennya kultur dan kinerja birokrasi

pemerintahan. Rendahnya kapasitas dan kompetensi para Menteri teknis

sehingga tidak mampu dan tidak adaptif merespon berbagai ma salah

kompleks di Indonesia yang sudah lama belum terurai dan terpecahkan.

4. Gangguan dari dalam negeri dan gangguan dari luar negeri (negara asing

maupun institusi), para spekulan bisa membuat depresiasi dan apresiasi kurs

Rupiah terhadap US Dollar seperti 'roller coaster', naik dan turun dalam

tempo singkat. Gangguan terselubung dari luar negeri yakni semua ATPM

(asing) menaikkan harga jual mobil setiap tahun rata -rata 10 persen sejak

dahulu hingga sekarang, sehingga otomatis setiap tahun Rupiah

terdepresiasi dan menyumbang inflasi. Gangguan lain dari dalam negeri

yakni lawan politik atau kubu yang tidak sehaluan, seolah -olah mendukung

atau tidak menentang, tetapi sesungguhnya menjerumuskan.

20

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa perokonomian yang baik adalah

harapan bangsa. Namun sampai saat ini kesejahteraan yang diimpikan bangsa Indonesia belum

terwujud. Agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik pemerintah harus ikut serta dalam

mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi. Pemerintah harus lebih kreatif dalam

menghadapai masalah perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik

lagi sehingga bisa menekan pengangguran dan kemiskinan di negeri ini. Pemerintah harus

konsisten kepada semua kebijakan fiskal maupun moneter. Tidak hanya pemerintah, masyarakat

Indonesia juga harus lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan dan bersikap kooperatif bersama

pemerintah.

Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun

terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.

Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Namun apa yang telah dicapai selama ini

merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintah Jokowi. Kebijakan apapun yang mereka

tetapkan pasti tujuan mereka ingin membawa Indonesia menjadi Negara lebih baik lagi. Dan kita

sebagai generasi muda dengan segala aspek positif bisa turut mengembangkan perekonomian

Indonesia menjadi lebih baik lagi dan maju

21

DAFTAR PUSTAKA

http://anis-permata.blogspot.com/2014/08/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html?m=1

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Pertumbuhan+Ekonomi+Indonesia+2012

+Diprediksi+6%2C3+-+6%2C7+Persen&dn=20111220183104

http://www.gema-nurani.com/2012/01/perekonomian-indonesia-2012/

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/12/30/catatan-perekonomian-indonesia-2010-

328697.html

https://punyaprasetyo.wordpress.com/2012/03/11/kondisi-perekonomian-dunia-dan-dampaknya-

untuk-negara-indonesia-pada-tahun-2012/

https://cakrawalaruhum.wordpress.com/2015/02/11/memahami-diplomasi-ekonomi-indonesia-

era-pemerintahan-jokowi/

22

Source